Hubungan Diplomatik Dengan Vanuatu Harus Dikaji Ulang

Ketua Komite DPR, I Abdul Kharis Almasyhari, dengan keras memprotes tindakan perdana menteri Vanuatu, Charlot Salwai, yang berurusan dengan Papua. Selain itu, Vanuatu tidak mengganggu kedaulatan Indonesia atas Papua untuk pertama kalinya.

Aksi berulang Vanuatu harus ditanggapi serius oleh pemerintah. “Ini protes terhadap sikap Vanuatu, yang secara terbuka mendukung upaya separatisme Papua,” katanya dalam siaran pers pada Senin (1/10).

Kharis menekankan bahwa pemerintah dapat meninjau hubungan diplomatik dengan negara di Pasifik Selatan. “Indonesia perlu memikirkan kembali hubungan diplomatik dengan Vanuatu,” kata anggota Kelompok PKS Indonesia ini.

Pulau Vanuatu sekali lagi telah mengganggu kedaulatan Indonesia. Kali ini, Forum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa digunakan sebagai tempat untuk mengatasi masalah Papua. Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatus, Charlot Salwai menyebutkan Papua pada Sidang Umum PBB ke-73 di New York, Amerika Serikat.

Salwai ingat bahwa dekolonisasi harus tetap menjadi bagian dari agenda PBB. Dia mengatakan bahwa Dewan Hak Asasi Manusia PBB diperlukan untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Vanuatu juga menyatakan keprihatinan atas tahanan politik di Papua yang dituduh melakukan pengkhianatan

Ia mendapat respon yang kuat dari Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla. JK mengatakan bahwa Vanuatu digunakan untuk mengajukan pertanyaan palsu tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan itu terus mencerminkan penerimaan tidak sah dari Papua di Indonesia. JK juga menekankan bahwa dia tidak akan tinggal diam jika Vanuatu terus mengganggu kedaulatan dan wilayah Indonesia.