Kegagalan Jokowi Meraih Target Pertumbuhan Ekonomi 2015-2019



[ ZahirMedia ]  PEMERINTAHAN Joko Widodo dipastikan gagal meraih target pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7 persen per tahun untuk 2015-2019.

Faktanya realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2015, 2016 dan 2017 hanya mencapai rata-rata sebesar 5 persen. Untuk mencapai target rata-rata 7 persen, maka pertumbuhan ekonomi 2018 dan 2019 harus 20 persen atau 10 persen setahun. 

Sebagaimana kita ketahui target pertumbuhan ekonomi APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar 5,4 persen, sehingga diperkirakan kinerja pertumbuhan ekonomi 2015-2019 hanya akan berada rata-rata di bawah 5,3 persen. Pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata di bawah 5,3 persen jauh di bawah target  7 persen.

Kinerja pemerintahan Jokowi yang buruk tersebut, mengakibatkan PDB tahun 2017 hanya sebesar Rp 13.589 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp 51,9 juta atau 3.877 dolar AS, sehingga Indonesia semakin tertinggal dari Malaysia (9.600 dolar AS) dan Singapura (52.000 dolar AS). 

Pendapatan per kapita Indonesia sebesar Rp 51,9 juta atau Rp 4,3 juta per bulan disertai dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang tajam, membuat lapisan 40 persen dari penduduk dengan pendapatan yang rendah semakin menderita. Diperkirakan lapisan 40 persen penduduk dengan pendapatan yang rendah tahun 2017 sebanyak 104 juta jiwa. 

Kegagalan kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dilihat dari dua aspek. Pertama pendapatan per kapita sebesar 3.877 dolar AS dengan ketimpangan yang tajam, dan jauh tertinggal dari Malaysia dan Singapura. 

Serta kedua, dapat dilihat dari Garis Kemiskinan yang dihitung Pemerintah atau BPS per September 2017 sebesar Rp 387.160. Atas dasar garis kemiskinan sebesar Rp 387.160 terdapat 26,58 juta jiwa penduduk miskin dalam bulan September 2017.

Garis Kemiskinan sebesar Rp 387.160 sulit diterima dengan akal sehat, tapi itu kenyataan yang kita hadapi.

Dalam perekonomian berasaskan kekeluargaan sebagaimana amanat UUD 45, yang utama adalah memajukan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsekuensinya, alokasi  sumber daya harus ditujukan untuk mamajukan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan  bangsa.

Kita perlu pembangunan infrastruktur, tapi harus dilakukan dengan prinsip skala prioritas. Namun sekali lagi tujuan kita bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dalam perekonomian berasaskan kekeluargaan yang utama adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan segera saat ini, karena lapisan 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah membutuh pertolongan. 

Kita semua rindu Indonesia yang sejahtera dan kuat. 

Salam Indonesia Raya. [***]

Y.A. Rawis 


Sumber : rmol.co