Proyek Infrastruktur Jokowi Berselimut Pencitraan



[ ZahirMedia ]  Presiden Joko Widodo harus segera melakukan moratorium proyek-proyek infrastruktur yang selama ini menjadi kebanggaan pemerintah. Moratorium bertujuan untuk evaluasi.

Desakan itu disampaikan oleh Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto menyusul catatan yang baru saja dirilis oleh Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) terkait ada 37 ribu kontraktor swasta bangkrut dalam waktu tiga tahun terakhir.

Menurut Andrianto, banyaknya kontraktor swasta yang bangkrut karena proyek percepatan pembangunan di era Jokowi sebenarnya tidak terencana dengan baik.

"Sehingga sinyalemen infrastruktur berselimut pencitraan semata," ucapnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/3).

Seharusnya menurut Andrianto, Jokowi tak perlu "ngoyo" dengan proyek-proyek infrastruktur tersebut. Sebab pembangunan sumber daya manusia (SDM) juga tidak kalah penting ketimbang pembangunan fisik.

"Sekarang baiknya semua dimoratorium. Dikaji dengan cermat. Apalagi semua perencanaan infrastruktur yang dari hutangan," desaknya.

Lebih lanjut Andrianto mengatakan bahwa selama ini Jokowi sebenarnya kurang mendapatkan informasi yang memadai tentang proyek-proyek infrastruktur sehingga dia terus membanggakan proyek-proyek infrastruktur di setiap kesempatan.

"Saya rasa beliau kurang dapat info yang memadai. Buktinya dimana-mana banyak kecelakaan sampai menimbulkan korban jiwa. Ada kesan semua mau cepat-cepat diselesaikan jelang Pilpres," pungkas Andrianto.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum III Gapensi Bambang Rahmadi menyatakan bahwa catatan itu diperolehnya dari data penurunan jumlah anggota Gapensi dari sebelumnya sekitar 80.000 menjadi 43.000 anggota.

Hal itu terjadi karena pemerintah hanya memberikan 45 persen dari keseluruhan proyek infrastruktur kepada pihak swasta. Di sisi lain pemerintah memberikan 65 persen dari keseluruhan proyek infrastruktur kepada 8 kontraktor yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). [rus]


Sumber : rmol.co